Ekonomi
Indonesia Setiap Periode Pemerintahan, Ordelama , Orde Baru dan Reformasi
1. Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi
keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan
oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober
1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup
pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
Pinjaman Nasional,
menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
Hubungan dengan
Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal
Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun
semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
Konferensi Ekonomi,
Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
Rencana Lima Tahunan
(Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
Keikutsertaan Swasta
dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
Sistem Ekonomi Gerakan
Benteng (Benteng Group)
Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun
Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional
Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
Devaluasi menurunkan
nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
Pembentukan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin
Kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter
2. Masa
Orde Baru
Pada awal orde baru,
stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun
1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan
nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
3. Masa
Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai
saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi
yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental
yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah
cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak
untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang
kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS.
Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
Sistem Perekonomian
Indonesia Saat Ini :
Sebagian orang
berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau
disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam
bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang
dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas
tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja
sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super
power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin,
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah
yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis
yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian
Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan
korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur
manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi
kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan
komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang
lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak
agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat
dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir
orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem
kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun
pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.
Masuknya Sistem
tersebut dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di
timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat
dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan
dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti
pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun
demikian, bagi saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup
memperlihakan peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi
krisis global, dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah
demikian di Indonesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi.
Walaupun masih dapat bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan seluruh
rakyat Indonesia sadar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik
lagi dengan memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan
pekerjaan, dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini
untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Sumber :
sap.gunadarma.ac.id
https://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
0 komentar:
Posting Komentar